PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERJADI DI INDONESIA

Abstract

Kepolisian berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, namun wewenang ini dibagi dengan KPK dan Kejaksaan. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan penegakan hukum tindak pidana korupsi di wilayah hukum kepolisian Ressor Serdang Bedagai, bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Serdang Bedagai, bagaimana hambatan dan uaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Serdang Bedagai. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dan didukung dengan data yuridis empiris yaitu melakukan wawancara dengan Ipda Cardio S Butarbutar selaku Kanit Tipikor Polres Serdang Bedagai Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Serdang Bedagai i adalah melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang tidak memenuhi syarat untuk disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi hanya dapat melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan aparatur negara dan mengakibatkan kerugian keuangan negara minimal Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), untuk itu dibutuhkan peran jaksa sebagai penyidik perkara tindak pidana korupsi yang tidak memenuhi syarat untuk disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Serdang Bedagai adalah keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sinergi dengan lembaga lain, serta adanya potensi benturan kewenangan dengan KPK. Upaya mengatasi kendala tersebut meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat koordinasi dengan lembaga lain, dan memastikan implementasi hukum yang konsisten. Kata Kunci: Kepolisian, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi