ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGGUNAAN KEKERASAN PADA SAAT UNJUK RASA OLEH APARAT KEPOLISIAN DALAM KONTEKS PELANGGARAN HAM DI INDONESIA

Abstract

Penelitian ini mengkaji aspek yuridis penggunaan kekerasan oleh aparat kepolisian dalam menangani demonstrasi di Indonesia dari perspektif hak asasi manusia, yang dilatarbelakangi oleh adanya ketegangan antara kewajiban menjaga ketertiban dan kewajiban melindungi hak asasi warga negara dalam aksi unjuk rasa. Demonstrasi merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945 dan UU No. 9/1998, namun sering kali terjadi insiden kekerasan yang berujung pada pelanggaran HAM. Penelitian ini bertujuan untuk: menganalisis peran polisi dalam menegakkan hukum sekaligus melindungi HAM, mengkaji mekanisme penegakan hukum terhadap aparat yang menggunakan kekuatan berlebihan, dan mengidentifikasi standar-standar HAM yang harus ditaati. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan kombinasi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, dengan data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka hukum dan implementasi di lapangan, lemahnya mekanisme akuntabilitas, dan terbatasnya lembaga pengawasan. Kesimpulannya, polisi berperan ganda sebagai penegak hukum dan pelindung HAM sesuai dengan UU No. 2/2002 dengan tantangan dalam implementasi praktisnya; mekanisme penegakan hukum terhadap penyalahgunaan wewenang belum optimal meskipun telah tersedia tiga jalur penegakan hukum; dan standar HAM yang harus ditaati meliputi penghormatan terhadap kebebasan berekspresi, pendekatan tanpa kekerasan, serta asas legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas dengan kewajiban menerapkan tahapan penggunaan kekuatan secara bertahap. Kata Kunci : Kepolisian, Kekerasan, Unjuk Rasa, Pelanggaran HAM