PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ASET BISNIS DALAM PEMBAGIAN HARTA GONO GINI AKIBAT PERCERAIAN

Abstract

Tingginya angka perceraian di Indonesia yang mencapai 394.608 kasus pada tahun 2024 menimbulkan permasalahan pembagian harta gono gini, khususnya aset bisnis tidak berbadan hukum seperti Firma, CV, dan UD yang memiliki karakteristik produktif dan dinamis berbeda dengan aset konvensional. Sistem hukum Indonesia belum memberikan pengaturan spesifik untuk aset bisnis dalam pembagian harta gono gini, menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha yang menghadapi perceraian. Penelitian ini mengkaji tiga permasalahan yaitu pengaturan hukum terhadap aset bisnis dalam pembagian harta gono gini menurut hukum perdata Indonesia, mekanisme pembagian aset bisnis ketika terjadi perceraian, dan perlindungan hukum terhadap aset bisnis dalam pembagian harta gono gini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Perkawinan, KUHPerdata, dan KUHD belum mengatur secara khusus kedudukan Firma, CV, dan UD sebagai objek harta gono gini sehingga terjadi kekosongan hukum. Mekanisme pembagian dilakukan melalui identifikasi aset, penilaian nilai usaha, dan penentuan cara pembagian berupa pengambilalihan dengan kompensasi, pembagian natura, atau likuidasi. Perlindungan hukum dapat dilakukan secara preventif melalui perjanjian perkawinan dan penyusunan akta pendirian yang rinci, serta secara represif melalui mediasi, penggunaan penilai profesional, dan sita jaminan selama proses perceraian. Kata Kunci: Aset Bisnis, Harta Gono Gini, Perceraian, Perlindungan Hukum, Pembagian Harta Bersama