PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (STUDI PENELITIAN PADA POLRES DELI SERDANG)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia dengan studi pada Polres Deli Serdang. Fenomena meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas yang berujung pada kematian menuntut adanya penegakan hukum yang efektif, transparan, dan berkeadilan. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana Kecelakaaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia di Polresta Deli Serdang? Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia menurut hukum positif di Indonesia? Bagaimana saja kendala dan Solusi dalam mengatasi kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di Polres Deli Serdang? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan memadukan pendekatan normatif berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 359 KUHP, dan pendekatan empiris melalui wawancara langsung dengan penyidik Unit Laka Lantas Polres Deli Serdang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, hingga pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku umumnya dibangun atas dasar kelalaian (culpa) sesuai Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ, dengan mempertimbangkan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan akibat berupa kematian korban. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan alat bukti, kurangnya kesadaran masyarakat dalam memberikan keterangan, adanya upaya damai antara pihak keluarga pelaku dan korban, serta kondisi infrastruktur jalan yang tidak selalu mendukung proses pembuktian. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan profesionalisme penyidik melalui pelatihan teknis rekonstruksi kecelakaan, penguatan penggunaan teknologi berbasis digital untuk pengumpulan bukti, penyempurnaan koordinasi antarlembaga penegak hukum, serta edukasi masyarakat mengenai pentingnya ketertiban berlalu lintas. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dapat berjalan lebih efektif, memberikan kepastian hukum, dan memenuhi rasa keadilan bagi para pihak. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kecelakaan Lalu Lintas, Kelalaian, Korban Meninggal Dunia, Polres Deli Serdang