KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE (Studi Putusan PN Medan Nomor 499/Pid.B/2025/PN.Mdn)

Abstract

Perjudian online dikategorikan sebagai cybercrime karena dalam melakukan kejahatannya, perjudian online menggunakan komputer dan internet sebagai media untuk melakukan tindak pidana perjudian. Perjudian bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan moral pancasila, serta membahayakan keberlangsungan hidup masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian merupakan pelanggaran terhadap budaya sosial di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah bagaimana ketentuan hukum terhadap tindak pidana perjudian online berdasarkan peraturan perudang-undangan yang berlaku di Indonesia, faktor-faktor kriminologis dan modus operandi dalam tindak pidana maraknya perjudian online serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian online dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 499/Pid.B/2025/PN.Mdn. Penelitian menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan studi pustaka serta analisis data menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif-analitis. Kesimpulan dalam penelitian tesis bahwa ketentuan hukum terhadap tindak pidana perjudian online diatur Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHPidana serta Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Faktor-faktor kriminologis dan modus operandi dalam tindak pidana maraknya perjudian online merupakan bentuk kejahatan modern yang berkembang melalui interaksi berbagai faktor individu, sosial, teknologi, budaya, ekonomi, dan penegakan hukum, aliran uang dikelola melalui rekening kuda, dompet digital, payment gateway ilegal, dan bahkan cryptocurrency sehingga menyulitkan penegak hukum menelusuri transaksi. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian online dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 499/Pid.B/2025/PN.Mdn telah tepat dalam menetapkan fakta hukum mengenai keterlibatan terdakwa sebagai pemain, namun tidak tepat dalam menerapkan konstruksi delik UU ITE kepada pelaku yang hanya mengakses dan memainkan permainan judi online tanpa mendistribusikan ataupun mentransmisikan muatan perjudian. Kata Kunci : Kajian Kriminologis, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana, Perjudian Online