ANALISIS YURIDIS UPAYA KEBERATAN BAGI PENGGUNA JASA CUKAI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 136/PMK.04/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 51/PMK.04/2017 TENTANG KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

Abstract

Penetepan yang dikeluarkan oleh pejabat bea dan cukai dalam bidang cukai terkadang terjadi perbedaan atau ketidakpuasan bagi pengguna jasa cukai. Maka upaya hukum yang dapat dilakukan salah satunya adalah mengajukan keberatan. Permasalahan yang dibahas tentang pengaturan hukum upaya keberatan bagi pengguna jasa cukai, peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap upaya keberatan yang dilakukan oleh pengguna jasa cukai, dan akibat dan upaya atas keputusan keberatan bidang cukai. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, alat pengumpulan data menggunakan Penelitian Kepustakaan (Library Research). Analisis data menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif-analitis. Pengaturan keberatan bidang cukai diatur pada Pasal 41 Ayat (2) UU Cukai, lebih khusus diatur dalam PMK No. 136 /PMK.04/2022 jo PMK No.51/PMK.04/2017. Peran DJBC terhadap upaya keberatan yang dilakukan oleh pengguna jasa cukai antara lain menyusun rumusan dan pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang cukai yang kewenangan penanganan keberatannya diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai peraturan perundang-undangan. Akibat hukum keberatan bidang cukai dengan bentuk putusan keberatan, yaitu mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menetapkan lain. Upaya yang dapat dilakukan apabila pengguna jasa cukai masih tidak puas dapat melakukan upaya hukum banding atas penetapan keberatan. Kata Kunci: Analisis Yuridis, Keberatan, Cukai