PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR PELALAWAN

Abstract

Judi melalui internet (internet gambling) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau kasino melalui internet. Pelaku judi online tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap permainan judi di Indonesia, bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku permainan judi di wilayah hukum Kepolisian Resor Pelalawan, bagaimana hambatan dalam penanggulangan permainan judi di wilayah hukum Kepolisian Resor Pelalawan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriftif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder dan penelitian lapangan. Pengaturan tindak pidana perjudian online di Indonesia diatur di dalam UU ITE. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh unit Cyber Crime Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau terhadap pelaku tindak pidana judi online yang telah dilakukan Unit Kepolisian Resor Pelalawan Pelalawan masih menggunakan instrumen Pasal 303 KUHP daripada Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 UU ITE. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa hambatan dalam penanggulangan permainan judi di wilayah hukum Kepolisian Resor Pelalawan berdasarkan Pasal 45 UU ITE lebih rendah dari ancaman sanksi pidana dalam Pasal 303 KUHP. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah penerapan KUHP dan UU ITE dalam perkara judi online harus mengedepankan asas lex specialis derogat legi generalis, mengadakan pelatihan bimbingan teknologi informasi. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Judi Online