ANALISIS YURIDIS MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR OLEH WAJIB PAJAK MELALUI E‐SAMSAT (Studi Penelitian di Unit Pelaksana Teknis Samsat Pelalawan)

Abstract

Pajak Kendaraaan Bermotor (PKB) diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor bagi wajib pajak melalui e Samsat di Unit Pelaksana Teknis Samsat Pelalawan, bagaimana perlindungan hukum wajib pajak atas mekanisme pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui e-Samsat, bagaimana hambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui e-Samsat di Unit Pelaksana Teknis Samsat Pelalawan dan solusi mengatasinya Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dan didukung dengan data yuridis empiris yaitu melakukan wawancara dengan Asburlah, Kepala Unit Pelaksana Teknis (KaUPT) Bapenda Samsat Pelalawan. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Pengaturan yang memberikan perlindungan hukum dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor bagi wajib pajak melalui e Samsat di Badan Pendapatan Daerah Propinsi Riau Unit Pelaksana Teknis Samsat Pelalawan adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui E-Samsat di Badan Pendapatan Daerah Propinsi Riau Unit Pelaksana Teknis Samsat Pelalawan antara lain ekonomi, ketidaktertiban para wajib pajak, ketidaktelitian petugas, lemahnya penegakan hukum terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara Negara. Kata Kunci: Mekanisme, Pembayaran Pajak,Kendaraan Bermotor