PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN ILLEGAL LOGING DENGAN MELAKUKAN PENEBANGAN KAYU TANPA IZIN DI AREAL HUTAN PRODUKSI (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2857 K/Pid.Sus-LH/2020)

Abstract

Kawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Permasalahannya adalah Bagaimana pengaturan Perlindungan hutan dari upaya perusakan dalam peraturan perundang-undangan, Bagaimana pertanggungjawaban pidana atas tindakan penebangan kayu tanpa izin di areal hutan produksi, Bagaimana pertimbangan hakim atas tindakan perusakan hutan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2857 K/Pid.Sus-LH/2020 Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. “Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis. Disimpulkan bahwa Pengaturan Perlindungan hutan dari upaya perusakan dalam peraturan perundang-undangan mencakup: Subsistem agribisnis hulu yakni industri-industri yang menghasilkan barang-barang modal bagi pertanian yakni industri pembenihan/pembibitan, industri agro kimia dan industri agro otomotif serta pendukungnya. Pertanggung jawaban pidana atas tindakan penebangan kayu tanpa izin di areal hutan produksi, tidak hanya berdasar pada Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e. Undang Undang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan, Pertimbangan hakim atas tindakan perusakan hutan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2857 K/Pid.Sus-LH/2020 bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dinyatakan ditolak Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Illegal Loging, Hutan Produksi.