Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5311Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | RENALDO, MUHAMMAD FAJAR RISKI | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-09T02:57:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-09T02:57:04Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5311 | - |
| dc.description.abstract | Pemilu memainkan peran strategis dalam membangun demokrasi dan menjamin hak-hak rakyat. Fitur utama demokrasi salah satunya adalah pemilu yang menghadapi berbagai tantangan dalam prosesnya terutama dalam hal ini mengenai batas usia capres dan cawapres yang menjadi banyak perhatian publik. Sedangkan ketentuan batas usia capres dan cawapres sudah diatur dalam Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 dan kemudian diajukan kepada Mahkamah Konstitusi oleh pemohon. Secara materil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU XXI/2023 tentang uji materiil Pasal 169 huruf q mempengaruhi konfigurasi politik menjelang pendaftraan capres dan cawapres dalam mengikuti pemilu langsung 2024 di Indonesia. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum kewewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam menguji undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bagaimana pengaruh publik terhadap penetapan Putusan Nomor 90/PUUXXI/2023, bagaimana implikasi normatif Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 90/PUU XXI/2023 dalam penetapan Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Metode penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang didasaran pada undang-undang Analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni suatu bentuk analisa yang tidak bertumpu pada angka-angka melainkan pada kalimat-kalimat. Penarikan kesimpulan dalam tulisan ini dilakukan dengan menggunakan logika berfikir deduktif-induktif yaitu dilakukan dengan teori yang digunakan sebagai titik tolak untuk melakukan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK No. 90/PUU XXI/2023, yang terkait dengan batasan usia calon presiden dan wakil presiden, memiliki dampak signifikan terhadap publik. Putusan ini telah menimbulkan berbagai reaksi dan perdebatan, dengan sebagian pihak menyambutnya dengan positif dan sebagian lainnya mengecamnya. Dampak publik ini mencakup kepercayaan terhadap lembaga peradilan, dinamika politik, dan implikasi hukum. Putusan ini juga memiliki implikasi hukum yang luas, termasuk terkait dengan prinsip-prinsip konstitusional dan kepastian hukum.. Kata Kunci: Implikasi, Putusan Mahkamah Konsitusi. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU250645;71230123002 | - |
| dc.subject | Implikasi, Putusan Mahkamah Konsitusi | en_US |
| dc.title | ANALISIS YURIDIS IMPLIKASI NORMATIF PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG PERATURAN TAMBAHAN PADA SYARAT PENCALONAN PRESIDEN ATAU WAKIL PRESIDEN | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Magister Hukum | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 292.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 14.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 546.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 404.37 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.