PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TINDAKAN PERDAGANGAN ORANG DENGAN MENEMPATKAN ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI PEKERJA MIGRAN INDONESIA (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2400 K/Pid.Sus/2024)

Abstract

Perdagangan orang dan atau dikenal dengan istilah human trafficking akhir–akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang banyak diperdebatkan baik dari tingkat regional maupun global dan dikatakan sebagai bentuk perbudakan masa kini. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. “Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier”, dan untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis. Sanksi pidana Pengaturan hukum terhadap penyaluran tenaga kerja migran di Indonesia yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan TKI Di Luar Negeri Oleh Pemerintah, Penempatan TKI hanya dapat dilakukan jika pemerintah negara tujuan telah membuat perjanjian tertulis dengan pemerintah Indonesia, atau negara tujuan memiliki peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dengan anak sebagai pekerja migran Indonesia Perdagangan orang adalah bentuk dari modernisasi dari perbudakan manusia. pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP. Disimpulkan bahwa Ini dimaksudkan untuk menghindari perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI. Setelah Calon TKI memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka Calon TKI wajib mengikuti serangkaian prosedur sebelum nantinya ditempatkan di luar negeri. Tata cara penempatan TKI ke luar negeri mulai diatur dari pasal 31 UU Nomor 39 Tahun 2004 Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam peraturan perundang-undangan baik mengenai hak mapun kewajiban sebgaimana diatur dalam pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 ternyata pula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak Kata Kunci : Perlindungan Hukum, TPPO, Dibawah Umur