PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS TINDAKAN MEMBANDINGKAN SYARAT TEKNIS DENGAN PENAWARAN HARGA TERENDAH DALAM PENGADAAN JASA KOSTRUKSI (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3649 K/Pdt/2022)

Abstract

Jasa konstruksi adalah industri yang terus berkembang seiring dengan pesatnya pembangunan. Saat ini, kebutuhan akan bangunan gedung yang dipergunakan untuk pemukiman, industri, fasilitas-fasilitas umum dan lain sebagainya semakin meningkat. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. “Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier”, dan untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis. Prosedur penetapan pemenang lelang pengadaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Untuk dapat memilih/ menetapkan penyedia barang/jasa yang tepat, perlu adanya beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu Pengumuman lelang yang diumumkan disitus resmi agar mendapatkan peserta lelang sebanyak mungkin. Pertanggungjawaban hukum atas tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur penetapan pemenang lelang menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah telah memberikan perlindungan hukum kepada pembeli lelang yang beritikad baik yang mengikuti lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3649 K/Pdt/2022, alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan judex facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Calang sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, Disimpulkan bahwa Penetapan penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan untuk melakukan pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan dokumen penawaran. Pengumuman pemenang lelang yang diumumkan secara terbuka pada wesite LPSE.. dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang menegaskan bahwa lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan. Dari rumusan tersebut telah mencerminkan adanya asas kepastian hukum terhadap pemenang lelang. Putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi CV Ingat Mati, tersebut harus ditolak Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Pengadaan, Jasa Konstruksi