PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN EKSPLOITASI SUMUR MINYAK ILEGAL (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6572 K/Pid.Sus-LH/2023)

Abstract

Minyak bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. “Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier”. Pengaturan hukum proses eksploitasi sumur minyak yang dibenarkan dalam perundang-undangan migas di Indonesia. Pengaturan pertambangan minyak dan gas bumi diatur dalam hukum. Pertanggungjawaban pidana atas tindakan eksploitasi sumur minyak tanpa ijin yang dibenarkan dalam undang-undang adalah tindakan tersebut melanggar hukum dan berpotensi menimbulkan kerugian besar, baik bagi negara, lingkungan, maupun masyarakat. sanksi yang tegas untuk mencegah tindakan serupa di masa depan. Kedua titik sumur minyak milik Terdakwa berada di tanah milik orang lain yaitu milik Sdr. Doidiah. Disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal di dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi mengenai pemidanaan dan sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi. dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal 60 miliar. Tindak pidana ini diatur dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 52. Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Eksploitasi, Sumur Minyak Ilegal