PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG EKSPOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN (Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 266/PID.SUS/2022/PT.DKI)

Abstract

Perdagangan internasional memiliki salah satu dampak negatif yang sangat signifikan yaitu pelanggaran mengenai ketentuan ekspor barang, atau yang lebih kita kenal dengan tindak pidana penyelundupan. Tindak pidana penyelundupan pada dasarnya merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor, dimana para pelaku tindak pidana melakukan atau mencoba melakukan pengeluaran/pemasukan barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan. Permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana penyelundupan barang ekspor menurut hukum positif di Indonesia, penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang ekspor dan pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana penyelundupan barang ekspor dalam Putusan Nomor 266/PID.SUS/2022/PT.DKI. Penelitian menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan studi pustaka serta analisis data menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif-analitis. Kesimpulan dalam penelitian tesis ini yaitu bahwa pengaturan hukum tentang tindak pidana penyelundupan barang ekspor diatur dalam Undang Pasal 102A Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang ekspor adalah menindak para pelaku pelanggaran serta mengajukan para pelaku tindak pidana penyelundupan ke Pengadilan serta menyerahkan para pelaku kepada pihak yang berwajib. Pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana penyelundupan barang ekspor dalam Putusan No. 266/PID.SUS/2022/PT.DKI yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 472/Pid.Sus/2022/PN Jkt Utr bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Menurut peneliti dalam pengambilan keputusan dinilai Majelis Hakim tingkat banding belum melakukan upaya maksimal dalam menegakkan keadilan sebagaimana ancaman yang disebutkan dalam ketentuan perundang undangan yang berlaku dan putusan ini terlalu ringan dibandingkan dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penyelundupan, Barang Ekspor, Kepabeanan.