ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PENJATUHAN PUTUSAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PUTUSAN PN BALIK PAPAN NOMOR 382/Pid.Sus/2022/PN.Bpp

Abstract

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan serius yang memerlukan penanganan komprehensif, tidak hanya dari aspek penegakan hukum tetapi juga pemulihan bagi para pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis dan memahami pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia terkait kebijakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika; (2) mengkaji dan menganalisis secara mendalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 382/Pid.Sus/2022/PN.Bpp; dan (3) menemukan dan menganalisis bentuk sanksi hukuman yang lebih efektif dan tepat bagi penyalahguna narkotika dengan mempertimbangkan aspek pemulihan (rehabilitasi) sebagai alternatif dari hukuman penjara, serta mengkaji efektivitas sanksi pidana dalam memberikan efek jera. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder melalui penelitian kepustakaan (Library Research) dengan analisis data kualitatif. Pengaturan hukum rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika diatur dalam UU No. 35/2009 Pasal 54, SEMA No. 4/2010, No. 3/2011, dan UU No. 1/2023 Pasal 105. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap AKBAR bin (Alm) SENONG didasarkan pada terpenuhinya unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika dengan bukti tes urine positif dan pengakuan terdakwa. Hakim menjatuhkan rehabilitasi 6 bulan di Yayasan Rehabilitasi Sekata Foundation berdasarkan aspek yuridis, sosiologis, dan berpedoman pada Pasal 127 ayat (2) UU Narkotika serta SEMA No. 4/2010. Rehabilitasi wajib yang disertai pendampingan psikologis dan pelatihan keterampilan kerja terbukti memberikan hasil pemulihan lebih baik dibandingkan hukuman penjara bagi penyalahguna narkotika. Kata Kunci: Rehabilitasi, Penyalahgunaan Narkotika, Putusan Pengadilan, Analisis Yuridis