ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT KETERLAMBATAN PELAKSANAAN SERAH TERIMA JUAL BELI UNIT APARTEMEN (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 323 K/Pdt/2021)

Abstract

Hubungan hukum jual beli apartemen terjadi ketika para pihak yaitu pembeli dan pengembang (developer) mengikatkan diri ke dalam perjanjian berupa Surat Pesanan Unit (SPU) yang di dalamnya terdapat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pemesanan yang telah ditentukan oleh pengembang (developer). Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum perjanjian pendahuluan pengikatan jual beli unit apartemen, bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen akibat keterlambatan penyerahan pesanan unit jual beli apartemen akibat wanprestasi bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 323 K/Pdt/2021 terkait keterlambatan peyerahan unit apartemen. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan permasalahan dalam tesisi ini. Sifat penelitian ini adalah deskriptif dan analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Akibat hukum pembatalan perjanjian pendahuluan pengikatan jual beli unit apartemen oleh pengadilan akibat keterlambatan menyerahkan unit apartemen adalah membayar ganti kerugian. Perlindungan hukum terhadap developer akibat pembatalan perjanjian pendahuluan pengikatan jual beli unit apartemen oleh pengadilan akibat tidak menyerahkan unit apartemen jika developer dapat membuktikan bahwa wanprestasi tersebut karena force majeure maka develope tidak perlu membayar ganti rugi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 323 K/Pdt/2021 terkait pembatalan perjanjian pendahuluan pengikatan jual beli unit apartemen adalah tergugat yaitu pengembang/developer tidak dapat membuktikan bahwa tidak terpenuhi prestasi tersebut bukan dikarenakan adanya suatu keadaan memaksa (force majeure) melainkan karena lambatnya Tergugat mengurus perizinan terkait pembangunan Apartemen. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Apartemen,