PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TERJADINYA PERBEDAAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA ANTARA KABUPATEN DENGAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF (Studi Putusan Pengadilan Merauke Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrk)

Abstract

Demokrasi merupakan pencerminan Pancasila sila ke-empat yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Hal ini didasari oleh kehadiran negara yang demokratis sehingga negara mampu menjembatani terpilihnya wakil wakil rakyat. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. “Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier”. Pengaturan hukum penghitungan suara pada pemilihan umum Peraturan penghitungan suara pada pemilihan umum diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk PKPU dan Peraturan Bawaslu. Sanksi bagi pelaku tindak pidana sudah diatur dalam UU Pemilu, diatur dalam Pasal 448-Pasal 554. Pertimbangan hukum hakim atas perbedaan hasil penghitungan suara yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrk. tujuan pemidanaan yang bukan merupakan pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Para Terdakwa Disimpulkan bahwa Penghitungan Suara; Peraturan mengatur secara detail proses penghitungan suara di TPS, termasuk bagaimana suara sah dan tidak sah ditentukan. Peran Saksi: Untuk efektifitas penegakan UU Pemilu 2017, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Penghitungan, Suara, Pemilu