IMPLIKASI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN TERHADAP HARTA ANAK DAN ISTRI (STUDI KASUS DI DESA TELUK PIAI KECAMATAN KUALUH HILIR KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA

Abstract

ABSTRAK IMPLIKASI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN TERHADAP HARTA ANAK DAN ISTRI (STUDI KASUS DI DESA TELUK PIAI KECAMATAN KUALUH HILIR KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA IRWANSYAH PUTRA NPM:71200212008 Jika dilihat dari segi hukum, perkawinan di bawah tangan jelas tidak mempunyai perlindungan hukum dari negara karena perkawinan tersebut tidak dilaksanakan di muka pejabat yang berwenang dan tidak dicatatkan. Dalam banyak kasus, perkawinan di bawah tangan sering merugikan masyarakat terutama bagi istri dan anak-anak yang dilahirkan. Perkawinan di bawah tangan merupakan bentuk penyimpangan dari perundang-undangan yang berlaku, namun demikian perkawinan di bawah tangan hingga kini masih banyak dilakukan. Adapun tujuan penelitian ini adalah a. untuk mengetahui implikasi perkawinan di bawah tangan terhadap harta anak dan istri (analisis studi kasus di Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara, b. untuk mengetahui akibat hukum dari adanya perkawinan di bawah tangan baik dilihat dari segi hubungan suami istri, anak yang dilahirkan, maupun harta kekayaan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, c. ntuk mengetahui upaya hukum apa yang harus dilakukan guna melindungi status dan kedudukan pihak-pihak yang berkepentingan. d. Kegunaan Penelitian. Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif (Studi Kasus / Field Research). Jenis penelitian ini langsung kelapangan melihat kondisi masyarakat. Perkawinan di bawah tangan merupakan hal yang biasa terjadi di Indonesia, perkawinan di bawah tangan tidak di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Istilah perkawinan di bawah tangan ini biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk orang-orang yang melakukan perkawinan tanpa prosedur tang telah diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Biasanya perkawinan di bawah tangan dilakukan berdasarkan agama atau adat istiadat dari calon suami atau calon istri. Kata Kunci: Perkawinan di Bawah tangan, Harta Anak dan Istri.