TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGHAPUSAN MEREK DAGANG TERDAFTAR YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM KEGIATAN PERDAGANGAN ( Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 76 K/Pdt.Sus-HKI/2024 )

Abstract

ABSTRAK NURTANIA NASUTION Merek merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, yang dalam praktik perdagangan berfungsi sebagai daya pembeda antara barang yang satu dengan yang lainnya. Pemilik hak atas merek memiliki kewenangan penuh untuk menggunakan mereknya sendiri, termasuk untuk mengajukan penghapusan terhadap merek yang telah terdaftar atas namanya. Penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan atas permintaan pemilik merek kepada Menteri, berdasarkan inisiatif Menteri sendiri, atau melalui permohonan dari pihak ketiga yang memiliki kepentingan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap merek dagang terdaftar yang tidak digunakan pada kegiatan perdagangan, akibat hukum terhadap merek dagang yang tidak digunakan pada kegiatan perdagangan, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung nomor 76 K/Pdt.Sus-HKI/2024. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Library Research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap merek dagang terdaftar yang tidak digunakan pada kegiatan perdagangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan akibat hukum terhadap merek dagang yang tidak digunakan pada kegiatan perdagangan maka setiap pelaku usaha akan kehilangan hak eksklusif atas merek dan dihapusnya merek tersebut dari Daftar Umum Merek, dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 76 K/Pdt.Sus-HKI/2024 yaitu termohon terbukti bersalah dan permohonan pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim. Kesimpulan dalam penelitian ini, pengaturan hukum terhadap merek dagang terdaftar yang tidak digunakan pada kegiatan perdagangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, akibat hukum terhadap merek dagang yang tidak digunakan pada kegiatan perdagangan setiap merek terdaftar tersebut apabila tidak digunakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun berturut-turut akan dikenai penghapusan merek terdaftar dari daftar umum merek, pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 76 K/Pdt.Sus HKI/2024. terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon. Kata Kunci: Merek, Merek Dagang Terdaftar, Penghapusan Merek yang tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan.