TINJAUAN YURIDIS DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENGERUSAKAN HUTAN (Studi Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Wng)

Abstract

ABSTRAK Hutan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta mendukung kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Namun, maraknya tindak pidana perusakan hutan di Indonesia, seperti penebangan liar tanpa izin (illegal logging), menimbulkan ancaman serius terhadap kelestarian lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait tindak pidana pengerusakan hutan, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku, serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Wng. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui studi kepustakaan dan wawancara lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait perusakan hutan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, namun penerapannya belum maksimal. Dalam kasus Putusan No. 70/Pid.Sus/2023/PN Wng, terdakwa terbukti mengangkut hasil hutan tanpa dokumen sah dan dijatuhi pidana penjara 1 tahun serta denda Rp500.000.000,00. Pertimbangan hakim mengacu pada peran terdakwa dalam rantai distribusi kayu ilegal dan asas pertanggungjawaban pidana. Penegakan hukum dalam kasus ini dinilai sudah mencerminkan upaya pemberian efek jera, meskipun perlu ditingkatkan dalam hal konsistensi dan penjatuhan sanksi yang lebih proporsional terhadap pelaku utama kejahatan kehutanan. Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pengerusakan Hutan, Illegal Logging, Putusan Pengadilan, UU No. 18 Tahun 2013