PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIF JUSTICE) DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tjs)

Abstract

ABSTRAK Muhammad Rifqi Praktik hukum pidana yang semula fokus menekankan keadilan kepada pembalasan (keadilan retributif) yang tertuju pada efek jera agar pelaku berubah, Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum dan mekanisme pendekatan keadilan restoratif (restoratif justice) berdasarkan perundang-undangan, bagaimana penerapan keadilan restoratif (restoratif justice) dalam tindak pidana penggelapan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 39/Pid.B/2022/PN. Tjs, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana penggelapan melalui pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 39/Pid.B/2022/PN. Tjs Penelitian ini bersifat deskriptif dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif serta dianalisis secara kualitatif. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 yang dimaksud Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara pidana yang menekankan pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan ini berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional yang lebih berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku. Keadilan restoratif (restorative justice) adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pemulihan dan rekonsiliasi antara korban, pelaku, dan masyarakat, bukan hanya pemidanaan. keadilan restoratif melibatkan dialog dan mediasi untuk menciptakan Pendekatan dalam penganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan /atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan. Adapun tujuan mengadili Perkara Pidana. Mekanisme pendekatan keadilan restoratif (restoratif justice) didasarkan pada perundang-undangan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024. Penerapan keadilan restoratif (restoratif justice) dalam tindak pidana penggelapan adalah terdakwa dalam persidangan secara langsung menyampaikan permohonan maaf kepada korban. . Kesimpulan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana penggelapan melalui pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 39/Pid.B/2022/PN. Tjs adalah terdakwa di dalam persidangan menyesali perbuatannya dan meminta permohonan maaf, sehingga hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah pidana penjara selama 5 (lima) bulan, lebih ringan dari tuntuan Jaksa Penuntut Umum.Disarankan perlu adanya substansi hukum yang mengakomodir pelaksanaan keadilan restoratif secara lengkap, sehingga proses penyelesaian kasus-kasus hukum tertentu dapat dilakukan melalui restorative justice, yang lebih cepat, adil, sederhana dan tidak memakan waktu serta biaya besar.. Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Tindak Pidana, Penggelapan.