ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERSELISIHAN KEPEMILIKAN HAK MEREK BB BAKERY (Putusan No: 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst)

Abstract

ABSTRAK M. Daffa Kurnia Al-Fattah Sengketa merek merupakan sesuatu yang harus dilindungi dan dijamin kemanannya oleh pemerintah, dengan adanya jaminan perlindungan hak tersebut tentunya akan memberikan rasa kenyamanan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016. Namun permasalahan mengenai merek telah sering dijumpai, dimana sampai adanya sengketa di pengadilan karena adanya perebutan hak merek. Sebagaimana dalam putusan Nomor: 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, mengenai perselisihan hak merek. Penulisan ini berfokus menggunakan metode penelitin yuridis normative melalui bahan primer, sekunder, dan tersier. Dimana data yang diperoleh melalui kajian kepustakaan terkait sengketa hak merek. Pengakuan secara hukum atas merek tentunya harus melakukan permohonan kepada pemerintah berdasarkan Pasal 3 UU Merek dan Indikasi Geografis. Permintaan pendaftaran merek (permohonan) diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) Permenkumham Nomor 67/2016. Sehingga prosese tersebut menjadikan BB Bakery mendapatkan HaKI. Sehingga menimbulkan sengketa kepemilikan yang mengakibatkan adanya tanggungjawab. Maka Pengadilan menyatakan tanggungjawab pada dasarnya dibebankan kepada pihak yang kalah sesuai dengan isi putusan, dengan menyerahkan HaKI BB Bakery kepada pemenang. Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian, tentunya Penggugat berada pada pihak yang dimenangkan, dan dengan demikian secara hukum Tergugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara seluruhnya. Pengaturana merek dapat dilihat dalam UU Merek dan Indikasi Geografisdan PP No 20 Tahun 2019 serta Permenkumham Nomor 67/2016. Pertanggungjawaban dibebankan kepada mereka yang secara nyata telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan mengakibatkan orang lain merugi. Sebagaimana dalam sengkata kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual atas Merek BB Bakery. Sengketa pada Putusan Nomor: 74/Pdt.Sus HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst harus jatuh kepada ahli waris dan segala proses perpindahan hak milik harus melalui ahli waris. Kata Kunci : Merek, Pertanggungjawaban, Sengketa