PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PROMOSI JUDI ONLINE DI KOTA MEDAN (Studi Kasus di Polrestabes Medan)

Abstract

ABSTRAK LOIS DHEA VANESA Seiring dengan berjalannya waktu tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan zaman semakin maju dan pesat. Terutama dibidang teknologi yang makin berkembang disetiap harinya. Namun, siapa sangka perkembangan ini justru menjadi serangan balik terhadap masyarakat, pada saat ini kejahatan tidak hanya dilakukan didunia nyata, tetapi juga melalui internet. Judi online merupakan salah satu bentuk kejatan didunia maya yang memiliki banyak dampak negatif yang merugikan moral dan mental Masyarakat terutama generasi muda. Penelitian ini bersifat deskriptif yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan studi lapangan. Jenis data dalam penelitian adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara lapangan dan dianalisis secara kualitatif. Pengaturan hukum tentang tindak pidana promosi judi online di atur dalam KUHP Pasal 303 dan Pasal 303 bis dan dalam Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 27 ayat (2) kemudian dipertegas dalam Pasal 45 ayat (2) . Proses penegakan hukum yang dilakukan kepolisian yaitu adanya informasi dari Masyarakat kemudian ditindak lanjuti oleh penyidik hingga sampai kepada kejaksaan. Hambatan kepolisian dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana promosi judi online yaitu kurangnya SDM dalam memberaantas perjudian, kurang nya peran Masyarakat sehingga dalam proses menemukan saksi dan pelaku kepolisian mengalami kesulitan, keterbatasan sarana dibidang ITE sehingga kepolisian sulit menemukan pelaku, kepolisian juga mengalami hambatan dalam hubungan internasional. Upaya yang di lakukan kepolisian dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana promosi judi online yaitu penambahan personil (SDM) dalam setiap tahun, meningkatkan peran masyarakat dalam kasus perjudian, meningkatkan sarana di bidang ITE, melakukan hubungan Kerjasama dengan pihak internasional. Kesimpulan dari skripsi ini bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana promosi judi online di polrestabes medan sesuai dengan dasar hukum UU ITE Pasal 27 ayat (2) dan di pertegas Pasal 45 ayat (2) sudah sangat jelas mampu menjadi bahan penegak hukum untuk memberantas promosi judi online yang beredar. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Promosi, Judi Online