ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PAJAK BAHAN BAKAR KENDERAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Abstract

Pengendalian Intern merupakan suatu cara dalam mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi atau perusahaan. Sistem ini memilliki peran penting melindungi sumber daya organisasi. Lingkungan pengendalian merupakan pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku postif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya melalui: penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber manusia, perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah efektif. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang harus dilakukan oleh Lembaga Pemerintah Sumatera Utara. Sistem Pengendalian Intern diterapkan sesuai dengan UU No. 60 Tahun 2008 karena pada tahun 2014 tersebut Pajak Bahan Bakar Kenderaan Bermotor (PBBKB) tidak mencapai target yang ditetapkan dapat disebut didalam UU No. 60 Tahun 2008 Ayat 1 yang seharusnya Pemerintah menggunakan SPIP. Mengingat pentingnya Sistem Pengendalian Intern dalam proses Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kenderaan Bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kenderaan Bermotor pada Badan Pengolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. Data yang dikumpulkan dari hasil wawancara langsung dari aktivitas-aktivitas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, observasi, dokumentasi dengan metode kuantitafi dengan menggunakan perhitungan angka-angka. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dari 5 Komponen Sistem Pengendalian Intern ada 2 komponen yang tidak terlaksanakan dengan baik, yaitu Komponen dari segi Pemantauan dan Komponen Penilaian resiko. Dikarenakan dari segi pemantauan dan segi penilaian resiko adanya kegiatan pengendalian dan penilaian resiko yang tidak dilakukan secara langsung sehingga terjadi penyimpangan dalam Pembayaran PBBKB.