IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2005 TENTANG KETERTIBAN UMUM DALAM PENANGANAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

Abstract

ABSTRAK Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 Tentang Penertiban Umum Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja diKota Padangsidimpuan. Penelitian ini dilatar belakangi banyak Pedagang Kaki Lima di Pusat Pasar Kota Padang Sidempuan yang tidak menaati aturan dilarangnya berjualan di trotaor jalan dan bahu jalan yang mana menimbulkan kemacetan dan kerusakan lingkungan, hal ini perlu adanya peran pemerintah dalam hal ini yang menjalankan peraturan ini adalah Satpol PP. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penertiban Umum Pedagang Kaki Lima pada dasarnya ditunjukan untuk ketertiban umum dengan harapan dapat membawa pradigma baru dalam menertibkan para pedagang kaki lima yang berjualan di tempat yang seharusnya tidak dibolehkan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode lapangan yang dimana berlokasi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Sidempuan. Data Primer yang didapat dari pihak Satpol PP Kota Padang Sidempuan. Data Skunder nya adalah data yang didapat dari Pedagang Kaki Lima yang berada di Pusat Pasar Jl.Thamrin, buku- buku yang terkait dengan masalah yang diteliti. Teknik Pengumpulan Data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya, sehingga memberi gambaran yang jelas tentang situasi–situasi lapangan.setelah mengetahui permasalahan yang ada melalui observasi, wawancara dilapangan, maka penulis untuk mempertegas kesimpulan yang ditarik. Jadi, dari uraian dan dari berbagai tinjauan tersebut, penulis memperoleh kesimpulan bahwa terkait Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 tentang penertiban umum pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja di kota Padangsidimpuan belum terlaksana dengan semestinya. Saat ini relokasi pedagang kaki lima masih ditahap proses pembangunan. Dilihat dari sikap pedagang kaki lima nampaknya mereka tidak mau untuk dipindahkan ke tempat yang sudah disediakan sebelumnya. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pedagang Kaki Lima