ANALISIS PEMENUHAN HAK-HAK AKSESIBILITAS BAGI KAUM DISABILITAS DALAM PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAM

Abstract

ANALISIS PEMENUHAN HAK-HAK AKSESIBILITAS BAGI KAUM DISABILITAS DALAM PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAM Mhd. Rizal Ramadhan* Dr. Mukidi, SE, S.H, M.H** M. Faisal Rahendra Lubis S.H, M.H***

ABSTRAK Para penyandang disabilitas merupakan manusia yang utuh serta diakui dan dilindungi hak-haknya sebagai warga Negara Indonesia, maka tidak diperbolehkan adanya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Mengingat pentingnya pelayanan publik berbasis HAM yang diberikan kepada masyarakat, dengan kondisi yang belum maksimal, terutama dalam rangka mewujudkan good governance, dimana akuntabilitas merupakan prinsip harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun permasalahan skripsi ini adalah bagaimanakah pengaturan hukum pemenuhan hak-hak aksesibilitas bagi kaum disabilitas dalam pelayanan publik berbasis HAM, Pelaksanaan pemenuhan hak-hak aksesibilitas bagi kaum disabilitas dalam pelayanan publik berbasis HAM dan Hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak aksesibilitas bagi kaum disabilitas dalam pelayanan publik berbasis HAM. Metode Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan memberikan data data seteliti mungkin disusun kemudian menganalisis fenomena yang diteliti dan melakukan pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan Peraturan Perundang-Undangan, bahan-bahan kepustakaan dan wawancara. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian dan pembahasan diperoleh data bahwa pengaturan hukum pemenuhan hak-hak aksesibilitas bagi kaum disabilitas dalam pelayanan publik berbasis HAM diatur dalam UU No. 8 tahun 2016 tentang Pelayanan Publik Disabilitas dan Permenkumham No. 2 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM. Pelaksanaannya adalah kurang maksimal, dikarenakan tbanyaknya pengguna layanan disabilitas yang digunakan dan banyak indikator yang belum terpenuhi khususnya indikator aksesibilitas tentang fasilitas khusus disabilitas. Hambatan adalah terkendala akan anggaran, khususnya di unit pelaksana teknis, terdapat kebingungan bagi pelaksana di unit dalam menentukan mata anggaran dalam pengadaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyandang disabilitas, terkhususnya bagi unit pelaksana teknis yang belum mempunyai sarana dan prasarana yang mendukung hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Kata Kunci : Aksesibilitas, Disabilitas, Pelayanan Publik, HAM.