Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4252
Title: PENYELESAIAN KASUS LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN TRANSGENDER DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (Studi Kasus di Pengadilan Militer I-02 Medan)
Authors: SINAGA, DEA RATINI
Keywords: LGBT, TNI, Peradilan Militer
Issue Date: 4-Feb-2025
Series/Report no.: Uisu250381;71190111151
Abstract: ABSTRAK Dea Ratini Sinaga Pengaruh paham LGBT tersebut, telah banyak sekali kasus-kasus LGBT di Lingkungan TNI seperti kasus di Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada juni 2022 memecat dan memenjarakan 3 anggota TNI yang terbukti LGBT. Salah satu kasus dari banyak nya kasus LGBT yang terjadi di lingkungan TNI yang menjadi soroton karena viral di media sosial pada tahun 2022. Namun berbeda dalam Putusan Nomor: 115-K/PM.I-02/AD/X/2019 Pengadilan Militer I-02 Medan dimana terdakwa bebas dan tidak mendapatkan hukuman dari perbuatannya selaku paham aliran LGBT dan sebagai pelaku LGBT. Penelitian ini sendiri menggunakan peneltian normatif dan empiris, dimana data yang diperoleh melalui analisa undang-undang dan hasil wawancara dengan narasumber yang mempunyai kapasitasnya dalam bidang penegakan hukum di Pengadilan Militer I-02 Medan Penyelesaiannya tentara saja harus melewati peradilan milter yaitu yang menyidankan adalah militer. Sebagaimana dalam penyelesaian kasus TNI yang menjadi LGBT, sehingga dalam kasus ini harus melewati proses hukum dengan dilakukan penyelidikan oleh pihak Polisi Militer dan nantinya di putuskan Pengadilan Militer. Penerapan kasus TNI yang terbukti LGBT tentunya diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto UU Peradilan Militer. Namun penerapan hukum pada Putusan Nomor: 115-K/PM.I-02/AD/X/2019 Pengadilan Militer I-02 Medan tidak mencerminkan putusan yang arif dan tidak adanya kepastian hukum sehingga cacat hukum, karena mengesampingkan kepentingan umum. Adapun hambatan sendiri dating dari tubuh TNI yang belum maksimal melakukan pemeriksaan. Sedangkan upaya adalah adanya pemeriksaan psikologi pengawasan yang lebih ketat. Penyelesaian tentunya mengacu pada aturan yang berlaku. Penerapan hukum harus sesuai dengan bunyi aturan undang-udang dan kepentingan umum. Hambatan dan upaya dijalankan untuk menghindari adanya perbuatan serupa mengenai Prajurit YNI LGBT. Kata Kunci: LGBT, TNI, Peradilan Militer
URI: http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4252
Appears in Collections:Ilmu Hukum

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cover, Bibliography.pdfCover, Bibliography.pdf159.36 kBAdobe PDFView/Open
Abstract.pdfAbstract.pdf6.06 kBAdobe PDFView/Open
Chapter I,II.pdfChapter I,II.pdf195.12 kBAdobe PDFView/Open
Chapter III,IV,V.pdf
  Restricted Access
Chapter III,IV,V.pdf216.71 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.