IMPLIKASI KEBIJAKAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN TERHADAP PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

Abstract

ABSTRAK Keberadaan regulasi lingkungan hidup menjadi landasan hukum bagi masyarakat Indonesia dan pemerintah untuk dapat melaksanakan pemanfaatan sumber daya alam tanpa mengorbankan lingkungan demi ekonomi. Permasahan yang dibahas, yaitu bentuk penyederhanaan prosedur perizinan berusaha menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dampak penyederhanaan prosedur perizinan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terhadap persetujuan lingkungan, dan implikasi hukum persetujuan lingkungan sebagai model perizinan usaha dalam upaya perlindungan lingkungan hidup. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, alat pengumpulan data penelitian yang digunakan Penelitian Kepustakaan (Library Research). Analisis data yang digunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwasa bentuk penyederhanaan prosedur perizinan berusaha menurut UU Cipta Kerja melalui perubahan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan yang mana menjadi syarat untuk terbitnya perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission-RBA. Penyederhanaan prosedur perizinan terhadap persetujuan lingkungan membawa pelemahan instrument lingkungan hidup, seperti pembatasan partisipasi masyarakat dalam proses Amdal, penghapusan klausul pengajuan keberatan terhadap proes Amdal, ketidakjelasan kedudukan persetujuan lingkungan sebagai objek sengketa TUN. Implikasi hukum persetujuan lingkungan sebagai model perizinan usaha dalam upaya perlindungan lingkungan hidup adalah pelemahan izin lingkungan, amdal hanya menjadi dasar pertimbangan, melemahkan partisipasi masyarakat, melemahkan penegakan hukum, menderegulasi peraturan daerah terkait lingkungan hidup. Kata Kunci : Implikasi, Persetujuan Lingkungan, Cipta Kerja