PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MILITER DESERSI DALAM MASA DAMAI YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI AD DI WILAYAH KODAM ISKANDAR MUDA

Abstract

ABSTRAK Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana militer murni yang dilakukan oleh seorang prajurit karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana militer desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda, bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap prajurit TNI AD yang melakukan tindak pidana desersi di wilayah Kodam Iskandar Muda, bagaimana hambatan dan upaya penyelesaian perkara tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dan didukung dengan data yuridis empiris. Analisa data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder dimana dalam menganalisis/pengolahan data terlebih dahulu diadakan pengorganisasian terhadap data primer yang diperoleh melalui perundang undangan terkait dan kepustakaan. Kemudian data yang terkumpul itulah selanjutnya dibahas. Pengaturan hukum tindak pidana militer desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda diatur dalam Pasal 87 dan 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, sedangkan mengenai tindak pidana desersi dalam pemeriksaan in absentia diatur dalam Pasal 141ayat (10) dan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.. Pertanggungjawaban pidana, anggota TNI yang melakukan tindak pidana adalah pidana utama yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, dan pidana tambahan yang terdiri dari pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat, pencabutan hak-hak tertentu. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa hambatan penyelesaian perkara tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI AD di wilayah Kodam Iskandar secara garis besar karena penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polisi Militer masih banyak terjadi tidak memenuhi syarat formil dan materiil. Upaya yang dilakukan adalah upaya yang bersifat preventif yaitu memperketat pengawasan absen kehadiran dalam apel prajuritserta upaya yang bersifat represif yaitu melalui upaya penegakan hukum yang dapat dikenakan pada pelaku atau terdakwa. . Kata Kunci: Penyelesaian, TNI, Desersi.