ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMPERDAGANGKAN NARKOTIKA JENIS SABU-SABU (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1866 K/Pid.Sus/2021)

Abstract

ABSTRAK KURNIA GANDA PUTRI NASUTION* Narkotika di Indonesia sudah bukan hal baru, bahkan hampir setiap hari di koran, televisi dan media lainnya. Ada saja berita yang membahas narkotika mulai dari penyalahgunaan, tertangkapnya seorang pengedar bahkan pecandu yang sedang menjalani proses rehabilitasi. Permasalahan dalam penelitian ini untuk mengetahui : pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak memperdagangkan narkotika jenis sabu-sabu yang belaku di Indonesia, penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak memperdagangkan narkotika jenis sabu sabu serta pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak memperdagangkan narkotika jenis sabu-sabu dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1866 K/Pid.Sus/2021. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier”. Disimpulkan bahwa dasar hukum yang dipakai untuk memberantas narkotika adalah Undang-Undang Narkotika Pasal 7 Menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Pemakaian zat-zat narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak memperdagangkan Narkotika jenis sabu-sabu, Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila terbentuk suatu mata rantai beberapa proses yang tidak boleh dipisahkan. Ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang, maka permohonan kasasi dinyatakan ditolak. Penulis sangat setuju dengan pertimbangan majelis hakim karena terhadap suatu putusan yang sudah dikabulkan dalam tingkat banding berarti majelis hakim setuju dengan apa yang menjadi tuntutan penuntut umum. Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Memperjual Belikan, Ciu, Cukai