UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK MELALUI PENGAJUAN KEBERATAN OLEH WAJIB PAJAK BERDASARKAN PERMENKEU NO. 202/PMK.03/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENKEU NO. 9/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

Abstract

ABSTRAK Sengketa perpajakan dapat timbul apabila terdapat perbedaan penafsiran atas pelaksanaan ketentuan perpajakan tertentu dan/atau perbedaan penghitungan pajak antara wajib pajak dan Dirjend Pajak. Permasalahan yang dibahas tentang pengaturan hukum sengketa pajak oleh wajib pajak menurut hukum positif di Indonesia, upaya penyelesaian sengketa pajak melalui pengajuan keberatan Permenkeu tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan, perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam penyelesaian sengketa pajak melalui keberatan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, alat pengumpulan data menggunakan Penelitian Kepustakaan (Library Research). Analisis data menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif-analitis. Hasil pembahasan dalam penelitian ini, bahwa dalam hukum pajak Indonesia ketentuan tentang keberatan diatur dalam beberapa undang-undang pajak, yaitu UU KUP dan Permenkeu tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan. Pada hakikatnya keberatan merupakan upaya hukum biasa yang berada di luar Pengadilan Pajak sebagai akibat dari adanya perbedaan penafsiran dan pendirian terhadap ketentuan hukum di bidang perpajakan atas suatu kasus tertentu yang diajukan oleh wajib pajak yang diperuntukkan untuk memohonkan keadilan terhadap kerugian bagi wajib pajak. Upaya keberatan diajukan dan diselesaikan oleh bidang keberatan, banding dan pengurangan yang berada di bawah ruang lingkup direktorat jenderal pajak. Dalam praktiknya proses keberatan sering dianggap berat sebelah dan tidak adil oleh para wajib pajak. Kata Kunci : Pajak, Keberatan, Wajib Pajak