PERANAN KEPOLISIAN PERAIRAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERIKANAN (Studi Penelitian di Pol Airud Kabupaten Batubara)

Abstract

ABSTRAK Tindak pidana dalam penangkapan ikan sering terjadi di perairan Indonesia khususnya perairan Batubara telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/Permen-Kp/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana perikanan, bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perikanan (illegal fishing) di wilayah perairan Batubara, bagaimana hambatan dan solusi bagi Kepolisian Perairan dalam menegakan hukum di perairan Batubara. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dan didukung dengan data yuridis empiris yaitu melakukan wawancara dengan Kasat Kepolisian Air dan Udara (Pol Airud) Batubara dan analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan hukum tindak pidana perikanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pengaturan perizinan penangkapan ikan di wilayah Republik Indonesia diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia/asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perikanan (illegal fishing) di wilayah perairan Batubara adalah meliputi sanksi pidana maupun sanksi berupa denda. Hambatan Kepolisian Perairan dalam menegakan hukum di perairan Batubara adalah keterbatasan sarana dan prasarana lemahnya kesadaran masyarakat serta penyuluhan atau sosialisasi ini kurang diminati oleh masyarakat. Upaya pencegahan adalah upaya pre-emtif seperti melakukan kegiatan patroli rutin serta melakukan penyuluhan hukum, Upaya Preventif seperti melakukan tindakan lanjutan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penangkapan ikan secara illegal serta upaya represif yaitu berupa penegakan/penindakan sesuai hukum yang berlaku Kata Kunci: Kepolisian, Penegakan Hukum, Penangkapan Ikan.