ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi : Putusan No.3514/Pid.Sus/2021/PN.Medan)

Abstract

Trinitatis Hia Permasalahan kejahatan tindak pidana narkotika telah menjadi permasalahan bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia, dimana penyalahgunaan narkotika yang akan mengakibatkan kerusakan fisik, kesehatan mental, emosi dan sikap dalam masyarakat. Maka dengan permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sanksi dan penegakkan hukum terhadap penyalahguna narkotika. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara membaca dokumen atau peraturan serta buku-buku literatur yang berhubungan dengan materi yang akan dikemukakan dalam sikripsi setelah semua terkumpul data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu mencari dan mengumpulkan data yang behubungan dengan obyek permasalahan yang diteliti, kemudia disusun secara sistematis untuk mendapatkan jawaban dan gambaran yang jelas, sehingga memperoleh jawaban sebagai kesimpulan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan penelitian dan pembahasan menunjukkan:1) dalam putusan Nomor 3514/Pid.Sus/PN.Medan, Jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan ketiga yaitu pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang Undang RI No 25 Tahun 2009 tentang narkotika unsur didalam dakwaan tersebut telah di anggap terbukti oleh jaksa penuntut umum, yakni antara perbuatan dan unsur-unsur pasal saling mencocoki, dan menurut peneliti penerapan hukum pidana materil dalam kasus ini sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. 2) dalam putusan Nomor 3514/Pid.Sus/PN.Medan, penulis tidak sependapat dengan putusan hakim dalam menerapkan pasal 127 karena majelis hakim keliru dalam mengambil keputusan tanpa melihat pasal 54, 55 dan pasal 103 UUD RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika, seharusnya hakim bisa mempertimbangkan terdakwa untuk bisa direhabilitasi karena terdakwa adalah korban penyalahguna narkotika, begitu juga terkait denan pemidanaan bagi terdakwa baik sanksi pidana maupun tindakan rehabiitasi. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah putusan hakim putusan hakim dalam perkara ini sudah tepat dan memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam tuntutan jaksa penuntut umum sehingga hakim memutuskan terdakwa dengan penjara 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan tetapi menurut peneliti harusnya hakim harusnya bisa melakukan tindak lanjut setelah menjalankan pidana penjara yaitu terdakwa menjalankan rehabilitasi baik sosial maupun medis. Kata kunci:Tinjauan Yuridis, Penyalahguna Narkotika