MPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL (Studi Dinas Sosial Kota Medan)

Abstract

ABSTRAK Reza Pahlepi Saragih Dalam penanganan kasus kejahatan seksual terhadap anak, anak korban seringkali tidak mendapatkan haknya sebagai korban kekerasan. Terdapat dua peraturan perundang-undang yang dapat digunakan dalam kasus kekerasan seksual, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kedua undang-undang ini memiliki perbedaan pengaturan mengenai pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual yang sangat signifikan. Kasus kejahatan seksual di Indonesia khususnya di Kota Medan mengalami peningkatan. Di Kota Medan dalam naungan Dinas Sosial Kota Medan jumlah kasus pada tahun 2022 ada 98 kasus kejahatan seksual dan pada tahun 2023 ada 136 kasus kejahatan seksual. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu pengumpulan data sekunder dengan penelitian kepustakaan, dan pengumpulan data primer melalui wawancara. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkan keadaan-keadaan dari objek yang diteliti penulis di lapangan lalu ditambahakan dengan tinjauan-tinjauan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil wawancara, Dinas Sosial Kota Medan berupaya dalam pemenuhan hak anak korban kejahatan seksual memakai peraturan walikota Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Pasal 30 ayat (2) huruf j yang dijelaskan dalam Pasal 41 meliputi; a) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; b) Rehabilitasi sosial; c) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, dan; d) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan. Dalam pemenuhan hak anak korban kejahatan seksual Dinas Sosial kota Medan juga bekerjasama dengan beberapa pihak intansi terkait serta masyarakat seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melakukan pemenuhan hak anak korban kejahatan seksual. Kesimpulan dari penelitian ini, Dinas Sosial Kota Medan dalam melaksanakan upaya melindungi anak yang menjadi korban kejahatan seksual berpedoman pada peraturan WaliKota Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Kata kunci : Pemenuhan hak-hak anak, Kejahatan seksual, Dinas Sosial