PERTANGGUNG JAWABAN PARA PIHAK ATAS TINDAKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENYEDIAAN JASA TENAGA KERJA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1883 K/Pdt/2019)

Abstract

ABSTRAK MUHAMMAD MUKHLIS Wanprestasi adalah suatu kondisi mengenai pertukaran prestasi antara kreditor dengan debitor yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pelanggaran hak-hak kontraktual tersebut menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi, sebagaimana diatur dalam pasal 1236 BW (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat sesuatu). Metode pendekatan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. “Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier”. Pengaturan hukum mengenai wanprestasi menurut ketentuan hukum perdata dimana salah satu pihak yang tidak melaksanakan prestasi atau isi dari perjanjian/kontrak disebut dengan wanprestasi. Wujud dari wanprestasi tersebut dapat berupa: Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan untuk dilaksanakan. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sama dengan isi perjanjian. Terlambat dalam melakukan kewajiban perjanjian. Melakukan sesuatu yang diperjanjikan untuk tidak dilakukan. Pertanggungjawaban para pihak dalam perjanjian atas wanprestasi dalam pengadaan jasa tenaga kerja Hak dan kewajiban para pihak akan menimbulkan tanggung jawab bagi kedua belah pihak.. Pertimbangan hukum atas tindakan wanprestasi dalam perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1883 K/Pdt/2019 alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dikarenakan putusan tidak salah menerapkan hukum Tergugat wanprestasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Jasa Tenaga Kerja dan Addendumnya, maka harus dihukum membayar sisa hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.529.924.566,00 Ditarik kesimpulan Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu pihak yang melakukan wanprestasi dapat dihukum untuk membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko atau membayar biaya perkara pengadilan Jadi, yang dimaksud dengan tanggung jawab adalah suatu perbuatan yang telah merugikan pihak yang bersangkutan dan apabila tanggung jawab tersebut tidak dilaksanakan dapat diperkarakan secara hukum. putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT Kasadasa Perkasa tersebut harus ditolak (Muhammad Mukhlis)