KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI UU NOMOR 5 TAHUN 1950 (Studi Putusan Nomor: 1879 K/PID.SUS-LH/2018)

Abstract

ABSTRAK Muhammad Ma’sum Tindak pidana merupakan perbuatan yang mencerminan sesuatu yang buruk yang tentunya berdampak negatif di masyarakat terutama mengenai tindak pidana terhadap alam tau lingungan hidup. Maka untuk itu perlu adanya penegakn hukum yang tegas dan serius dari Pemerintah. Terlebih dalam hal menjaga kelestaraian lingkungan dan ekosistem sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Akan tetapi masih banyak dijumpai adanya tindak pidana yang dengan sengaja berburu dan memperdagangkan satwa liar yang dilindungi undang-undang tentunya hal ini harus diproses secara tegas sebagaimana bunyi Putusan Nomor: 1879 K/Pid.Sus-LH/2018. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang undangan, buku, jurnan, dan internet. Pengatuan tindak pidana perdagangan satwa liar dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Lama Hayati dan Ekosistem dan Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tetang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Bahwa dalam hal ini mengatur adanya larangan perburuan secara bebas satwa liar serta perdaganagan satwa liar yang dilingungi demi memperoleh keuntungan pribadi. Penerapan tindak pidana perdagangan satwa liar pada Putusan Nomor: 1879 K/Pid.Sus-LH/2018 yaitu Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Lama Hayati dan Ekosistem. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 1879 K/PID.SUS LH/2018 tidak sesuai dengan perintah undang-undang. Bahwa putusan tersebut dinilai tidak memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindunggi. Terhadap pembahasan diatas tentunya adanya penegakan hukum serius terhadap pelaku tindka pidana perdagangan satwa liar yang dlindungi undnag-undang. Dengan demikian akan memberikan efek jera kepada para pelaku, maka untuk itu terhadap penegakan ini harus sesuai hukuman dan ganjaran sebagaimana peritah undang-undang dan tidak memberikan hukuman yang renada sebagaimana Putusan Nomor: 1879 K/Pid.Sus LH/2018. Kata Kunci: Tindak Pidana, Satwa Liar, Lingkungan Hidup.