ANALISIS YURIDIS ITIKAD TIDAK BAIK DALAM PEMBATALAN MEREK DAGANG TERDAFTAR DI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL REPUBLIK INDONESIA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023)

Abstract

ALFAKHRI MIRROBBI Merek sebagai salah satu bentuk dari sebuah kekayaan intelektual, maka tentu haruslah ada perlindungan untuk merek yang diberikan oleh pemerintah atau negara, khususnya untuk para pencipta hasil karya intelektual dibilang merek, dan dalam hal ini upaya yang dilakukan pemerintah dalam perlindungan merek sebagai salah satu bentuk dari kekayaan intelektual adalah dengan adanya Peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek berdasarkan Peraturan wajib didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut DJKI) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, bagaimana keterkaitan pembatalan merek dagang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia dengan itikad tidak baik dan apa alasan pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023? Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Library Research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, perlindungan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya terbagi menjadi dua yaitu preventif dan represif, dan keterkaitan pembatalan merek dengan itikad tidak baik bahwa dengan adanya unsur itikad tidak baik pada pendaftaran merek tersebut dan terbukti maka merek tersebut tentulah dapat dibatalkan dengan dalil adanya itikad tidak baik yang sesuai tertuang pada Pasal 21 UU Merek, dan analisa pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor 160K/Pdt.Sus-HKI/2023 adalah terbukti nya gugatan penggugat dan setuju dengan pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim pada putusan kasasi tersebut Kesimpulan dalam penelitian ini, perlindungan hukum yang diberikan pada merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya terbagi menjadi dua bagian yaitu secara preventif dan represif, Keterkaitan antara pembatalan merek dagang terdaftar dengan iktikad tidak baik pada permohonan suatu pendaftaran merek karena alasan pembatalan merek mengenai iktikad tidak baik dilihat dari sejak awal proses permohonan pendaftaran, dan pada perkara ini tergugat memang terbukti memiliki kesamaan merek, model bisnis dan bunyi ucapan pada merek milik penggugat . i ii Kata Kunci: , Itikad Tidak Baik, Pembatalan Merek, Merek yang Terdaftar