Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal Gudang Garam (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017)

Abstract

Merek adalah salah satu wujud karya intelektual yang memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa dalam perkembangan era globalisasi. Permasalahan utama adalah maraknya pelanggaran merek yang terjadi yang dilakukan dengan itikad tidak baik karena ingin membonceng ketenaran merek-merek terkenal. Dengan adanya unsur itikad tidak baik, maka suatu merek dapat dimintakan pembatalan oleh pemilik merek yang dirugikan. Merek terkenal dipalsukan karena nilai ekonomisnya yang tinggi. Pemalsuan terhadap barang bermerek terkenal mencederai pemerintah dari sektor ekonomi (pajak) juga merugikan pemilik merek karena berkurangnya pangsa pasar, banyaknya peminat pada barang bermerek palsu terletak pada harga yang lebih murah dibandingkan harga asli. Objek penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum teoritis, yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana. Penelitian yang dilakukakan adalah penelitian terhadap penerapan putusan pengadilan. Berdasarkan penelitian hukum yang dilakukan atas Putusan Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 yaitu kasus merek Gudang Garam dan merek Gudang Baru, maka disimpulkan bahwa pelanggaran merek dapat dibuktikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dimana pembuktian itikad tidak baik serta keterkenalan merek Gudang Garam dapat dibuktikan sesuai kriteria itikad baik dan merek terkenal dalam peraturan perundang-undangan. Kesimpulannya adalah peredaran barang bermerek terkenal palsu disebabkan oleh kurang optimalnya pengawasan dan rapuhnya penegakan hukum serta kesadaran pemegang merek dalam kasus pemalsuan merek terkenal, perlindungan hukum sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku meskipun terdapat beberapa hambatan yang seringkali terjadi, sehingga saran untuk pemerintah perlunya pengawasan dan penegakan hukum yang konkrit serta pemerintah sebaiknya memiliki peraturan khusus mengenai merek terkenal dan kerjasama dengan pemegang merek serta masyarakat dihimbau untuk