ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2021/PT Mdn)

Abstract

ABSTRAK RIZKI ICHWAN Kejahatan Narkotika merupakan ancaman utama bagi masyarakat dan generasi yang akan datang, karena begitu banyak orang yang terlibat di dalamnya apalagi mengingat kejahatan Narkotika semakin meningkat setiap tahun. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkotika, Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika dan Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan hukuman pada putusan nomor 629/pid.sus/2021/PT Mdn. Penelitian bersifat deskriptif analitis dengan melakukan pendekatan yuridis normatif, alat pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dengan mengkaji Putusan No. 629/pid.sus/2021/PT Mdn. Analisis data menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif-analitis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa Pengaturan sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkotika adalah diatur dalam pasal 111 sampai pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa telah memenuhi semua unsur pertanggungjawaban pidana dan bentuk pertanggungjawaban terdakwa berdasarkan kesalahan berupa Tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya lebih dari 1 (satu) kilogram serta Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan hukuman pada putusan No. 629/Pid.Sus/2021/PT. Mdn adalah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya kecuali lamanya pidana yang dijatuhkan hukuman mati diubah menjadi pidana seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding. Kesimpulan : Pengaturan sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkotika adalah diatur dalam Pasal 111 sampai pasal 132 UU No. 35 Tahung 2009 Tentang Narkotika, pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa telah memenuhi semua unsur pertanggungjawaban pidana, pertimbangan hakim memberikan hukuman terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan oleh karenanya pidana mati diubah menjadi pidana seumur hidup oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Saran : Hendaknya hakim dan penegak hukum terkait terpidana kasus narkotika harus berani mulai dari proses penyelidikan sampaibputusan untuk menjatuhkan pidana mati meskipun pidana tersebut tidak memberikan efek jera kepada pelaku paling tidak bisa meminimalisir tindak pidana narkotika yang terjadi. Kata Kunci : Analisis Yuridis, Penerapan, Sanksi, Tindak Pidana, Narkotika.