Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3681
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NASUTION, RISHAN HANAFI | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-04T02:50:33Z | - |
dc.date.available | 2024-09-04T02:50:33Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3681 | - |
dc.description.abstract | ABSTRAK Rishan Hanafi Nasution Jaksa memiliki wewenang untuk mengeksekusi barang bukti tersebut dengan cara memusnahkannya atau merampasnya untuk kepentingan negara atau mengembalikan barang bukti tersebut kepada pemiliknya yang sah sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Tugas dan wewenang jaksa diatur dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif, menggunakan pemahaman, pengetahuan, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu). Data utama yang digunakan adalah data sekunder dan data primer sebagai data pendukung. Data dianalisis menggunakan metode kualitatif, dengan cara melewati proses wawancara dengan narasumber yang mengerti tentang proses Pelaksanaan barang bukti yang disita untuk negara. Para penyelidik akan mengikuti dan menerapkan aturan-aturan umum mengenai bentuk dan prosedur. Pengecualian terhadap aturan bentuk dan prosedur yang biasa hanya dapat dilakukan jika terdapat keadaan yang memerlukan penggunaan aturan bentuk dan prosedur lain, yang sesuai dengan keadaan setelah kejadian sebenarnya seperti, adanya surat izin penyitaan, memperlihatkan tanda pengenal, memperlihatkan benda yang disita. Sesuai Prosedur Kejaksaan Negeri Medan, barang tersebut bisa melalui Lelang, dan bekerja sama dengan pihak terkait seperti, Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, KPKNL ( Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang) Kesimpulannya bahwa Penanganan barang bukti yang disita untuk negara jaksa sebagai eksekutor hampir mencapai sempurna hanya saja memiliki beberapa hambatan karena peraturan Undang-Undang, dan memperbaiki dari pola pikir setiap masyarakat juga instansi. Saran dalam penanganan barang bukti menjunjung tinggi tranparansi data penyitaan untuk negara, agar Masyarakat dapat mengetahui data tersebut Kata Kunci: Jaksa, Penyitaan, Barang Bukti | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;71190111095 | - |
dc.subject | Jaksa, Penyitaan, Barang Bukti | en_US |
dc.title | PERAN JAKSA DALAM MENGEKSEKUSI BARANG BUKTI YANG DISITA UNTUK NEGARA DAN TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP ( STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI MEDAN ) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Ilmu Hukum |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 278.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 157.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 355.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 319.42 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.