EKSISTENSI UANG JAMINAN SEBAGAI SYARAT PENANGGUHAN PENAHANAN BAGI SEORANG TERSANGKA (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Medan)

Abstract

ABSTRAK MUHAMMAD FAKHRURROZI NASUTION Penangguhan penahanan dalam proses penyidikan dapat diberikan oleh penyidik yang menahan atau yang secara hukum bertanggung jawab atas penahanan sesuai dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap uang jaminan sebagai syarat penangguhan penahanan bagi seorang tersangka, bagaimana proses penerapan terhadap uang jaminan sebagai syarat penangguhan penahanan bagi seorang tersangka di Kepolisian Resor Kota Besar Medan, bagaimana hambatan dan upaya dalam penanggulangan penangguhan penahanan terhadap tersangka di Kepolisian Resor Kota Besar Medan Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian pustakaan dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan penyidik di Polrestabes Medan. Jenis data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dan disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Pengaturan hukum terhadap uang jaminan sebagai syarat penangguhan penahanan bagi seorang tersangka diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP dan jaminan uang ini ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang dalam proses penyidikan adalah kepolisian (penyidik) sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan disimpan di kepaniteraan Pengadilan Negeri. Proses penerapan terhadap uang jaminan sebagai syarat penangguhan penahanan bagi seorang tersangka di Kepolisian Resor Kota Besar Medan adalah pihak penyidik menjelaskan prosedur atau syarat-syarat penangguhan tanpa adanya ancaman. Kemudian bila ada uang jaminan yang diberikan sebagai jaminan, maka apabila tersangka tidak melanggar ketetapan atau syarat penangguhan maka uang tersebut sepenuhnya dikembalikan kepada pihak tersangka tetapi sebaliknya jika tersangka melanggar perjanjian maka secara langsung uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan dimasukan kedalam kas negara. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka ditarik kesimpulan bahwa hambatan penangguhan penahanan terhadap tersangka di Kepolisian Resor Kota Besar Medan adalah penyidik tidak percaya dengan tersangka, transparansi dan akuntabilitas, lemahnya pengawasan, kurangnya kontrol dari keluarga, kurangnya kesadaran masyarakat setempat dimana tersangka bertempat tinggal yang tidak peduli dengan status tersangka. . Kata Kunci : Uang Jaminan, Penangguhan Penahanan,Tersangka.