KEKUATAN HUKUM PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK (Studi Penelitian di Kantor Pertanahan Nasional Kota Medan)

Abstract

ABSTRAK HADI PRASOJO Lembaga jaminan tanah salah satu jaminan yang mempunyai kemampuan memberikan kepastian hukum yang kuat dan melindungi baik pemberi jaminan maupun penerima jaminan yaitu Hak Tanggungan. Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah, untuk pelunasan hutang tertentu. Penelitian skripsi ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan Yuridis normatif. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan Undang undang (statute approarth). Jenis data penelitian ini adalah data sekunder, bahan hukum primer , maupun tersier disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa pengaturan hak tanggungan secara elektronik di kantor pertanahan nasional kota medan adalah dengan menyiapkan dokumen permohonan hak tanggungan dan mengunggah semua file dokumen keaplikasi mitra.atrbpn.go.id sehingga terbit surat pengantar akta (SPA) bukti pendaftaran hak tanggungan itu catatan bahwasannnya hak tanggungan sudah melekat di sertifikat kita, kemudian kekuatan hukum pendaftaran hak tanggungan elektronik mengacu kepada perkaban ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2019 Tentang pelayanan Hak Tangunggan teringrasi secara elektronik. Hambatan pendaftaran hak tangunggan elektronik di kantor pertanahan nasional kota medan yaitu kurangnya pemahaman tentang PPAT/Jasa keuangan ataupun perbankan terhadap berkas yang ditangguhkan, sehingga data yang di unggah kembali adalah data salah atau sama dengan sebelumnya. Kesimpulan dari skripsi ini bahwa kekuatan hukum pendaftaran hak tangunggan elektronik di kantor pertanahan nasional kota medan ini harus lebih di sosialisasikan kepada masyarakat agar pelaksanaannya berjalan dengan baik, dan adapun kendala kendala yang dihadapi dapat diminimalkan. Supaya Kantor Pertanahan Nasional Kota Medan terus aktif memberi edukasi, sosialisasi dan informasi-informasi tentang peraturan perundang-undangan yang menyangkut pelaksanaan Pelayanan Hak Tanggungan Elektronik kepada para Notaris / PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), pihak Perbankan / Lembaga keuangan maupun masyarakat luas sehingga kendala-kendala yang dihadapai dapat diminimalkan. Kata Kunci : Kekuatan Hukum, Hak tanggungan Elektronik