ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MEMANIPULASI DATA KEPENDUDUKAN PADA KARTU TANDA PENDUDUK (Studi Kasus Putusan Nomor 3608/Pid.B/2020/PN.Mdn)

Abstract

Abstrak ERTINA PURBA Manipulasi data yang dilalukan seseorang yang terihat sederhana namun sudah sangat merugikan pihak yang data dirinya telah dirubah tanpa sepengetahuan pemilik data dan digunakan untuk melakukan tindak pidana seperti pada Putusan Nomor 3608/Pid.B/2020/PN.Mdn, yang pada intinya Terdakwa (Undra Muhammad Lubis bin Abdul Hadi) telah terbukti melakukan tindak pidana melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana memanipulasi data kependudukan menurut hukum positif di Indonesia, Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku memanipulasi data kependudukan kartu tanda penduduk dan Bagaimana penerapan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Memanipulasi data Kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk dalam Putusan Nomor 3608/Pid.B/2020/PN.Mdn. Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi putusan kasus. Studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau kasus dari keseluruhan personalitas yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif. Dengan penelitian ini, penulis menemukan Hukum Positif di Indonesia telah menerbitkan dan mengalami perubahan terkait Manipulasi data Kependudukan diatur pula dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Pertanggungjawaban pidana pelaku memanipulasi data kependudukan diatur dalam UndangUndang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan., dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukuman yang diberikan kepada terdakwa menurut penulis terlalu ringan, mengingat adanya hukuman haruslah hukuman yang menimbukan efek jera kepada pelaku tindak pidana dan seluruh unsur pada pada pasal 77 Jo. Pasal 94 Undang-Undang Administrasi Kependudukan telah dibuktikan dengan fakta-fakta hukum yang ada selama persidangan berlangsung. Kata Kunci : Manipulasi Data Kependudukan, Tindak Pidana