AKIBAT HUKUM TINDAKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN PEKERJA MELAKUKAN PELANGGARAN YANG BERSIFAT MENDESAK (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1612 K/Pdt.Sus-PHI/2022)

Abstract

ABSTRAK Pemutusan hubungan kerja merupakan pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan/majikan. Artinya harus adanya hal/alasan tertentu yang mendasari pengakhiran hubungan kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum perpustakaan yaitu penelitian yang dilakukan denga cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan menganalisa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1612 K/Pdt.Sus-PHI/2022. Pengaturan hukum pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak di Indonesia. diatur dalam Peraturan Pemerintan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perusahaan, Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja Bersama. Akibat hukum pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak Akibat hukum dari pemutusan hubungan kerja bagi pengusaha maupun pekerja adalah dalam bentuk pemberian kompensasi. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1612 K/Pdt.Sus-PHI/2022 Penggugat terbukti mengakui menerima sejumlah uang dari Debitur Tergugat dan Penggugat tidak melaporkannya kepada Tergugat. Oleh karena Penggugat terbukti melakukan kesalahan dan terhadap kesalahan Penggugat tersebut merupakan kesalahan yang sangat merugikan Tergugat maka Penggugat dapat diputus hubungan kerjanya. Kata Kunci : Akibat Hukum, PHK, Kompensasi.