Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3549
Title: PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KEPALA DESA DALAM MENGANKUTABILITAS DANA DESA MELALUI SISTEM APLIKASI SISKEUDES (Studi Penelitian Di Desa Pagar Manik Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai)
Authors: BR NASUTION, ASWIN
Keywords: Pertangungjawaban Hukum, Kepala Desa, Mengankutabilitas, Dana Desa, Aplikasi Siskides
Issue Date: 20-Aug-2024
Publisher: Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara
Series/Report no.: ;71190111158
Abstract: ABSTRAK Tanggung jawab pemerintah untuk menyejahterakan rakyat secara keseluruhan sampai ke desa telah tetapkan di UUD 1945, yang dikelola kepala desa dan perangkatnya belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan dana desa sehingga kepala desa dan perangkatnya belum bisa mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa secara baik dan benar. Adapun permasalahannya adalah kendala sarana dan prasarana seperti mati lampu dan tidak adanya jaringan internet dan mengharuskan bendahara keluar daerah untuk mendapatkan jaringan internet dan SDM perangkat harus di latih secara berkala. Metode Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan memberikan datadata seteliti mungkin agar disusun kemudian menganalisis fenomena yang diteliti dan dan melakukan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan melihat Peraturan Perundang-Undangan, bahan-bahan kepustakaan dan wawancara. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian diperoleh data bahwa pengaturan akuntabilitas dana desa pagar manik melalui sistem aplikasi Siskuedes diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan kepala desa menyampaikan pertanggungjawaban dana desa sekaligus berkenaan dengan Penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dilakukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat yang dilakukan setelah satu tahun anggaran berakhir, yaitu paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran bekenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Catatan penulis sering sekali perangkat desa pagar manik mengalami tentang ketidakmampuan dalam melakukan proses penganggaran yang sesuai dengan standart pembangunan yang ada dan upaya yang dilakukan selalu membuka komunikasi dengan pihak Dinas PMD, agar proses posting dapat dilakukan secara cepat tanpa harus mengantar database secara manual. Kata Kunci : Pertangungjawaban Hukum, Kepala Desa, Mengankutabilitas, Dana Desa, Aplikasi Siskides
URI: http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3549
Appears in Collections:Ilmu Hukum

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cover, Bibliography.pdfCover, Bibliography597.4 kBAdobe PDFView/Open
Abstract.pdfAbstract202.97 kBAdobe PDFView/Open
Chapter I,II.pdfChapter I,II390.8 kBAdobe PDFView/Open
Chapter III,IV,V.pdf
  Restricted Access
Chapter III,IV,V214.06 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.