TINJAUAN YUIRIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SECARA BERSAMA SAMA DENGAN MODUS OPERANDI INVESTASI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 565 K/Pid/2023)

Abstract

ABSTRAK TINJAUAN YUIRIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN MODUS OPERANDI INVESTASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 565 K/PID/2023) Dedi Pranoto Modus berupa Iming-iming imbal hasil yang ditawarkan dan bujukan serta kurangnya pengetahuan mengenai investasi membuat seseorang dengan mudah berinvestasi pada instrumen dan perusahaan investasi yang salah. Kenyataan banyak orang terjebak ingin kaya mendadak tanpa harus kerja keras. Kesempatan ini digunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab dengan melakukan penipuan bermoduskan investasi. Permasalahan dalam tesis ini adalah Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan secara bersama-sama menurut hukum positif di Indonesia, Bagaimakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggelapan secara bersama-sama dengan modus operandi investasi pada Putusan perkara pidana nomor 565 K/Pid/2023 dan Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam penjatuhan pidana pada Putusan perkara pidana nomor 565 K/Pid/2023. Penelitian menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan studi pustaka dengan mengacu putusan nomor 565 K/Pid/2023 serta analisis data menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif-analitis. Kesimpulan dalam penelitian tesis ini bahwa pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan secara bersama-sama diatur dalam KUH Pidana pada BAB XXIV dari Pasal 372 sampai Pasal 377. Penerapan hukum pidana materil terhadap Putusan perkara pidana nomor 565 K/Pid/2023 adalah telah tepat dan telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi dan keterangan terdakwa dan telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam penjatuhan pidana pada Putusan perkara pidana nomor 565 K/Pid/2023 bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, Judex Facti telah mengadili Terdakwa dalam perkara a quo tidak sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 juncto Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kata Kunci : Tindak Pidana, Penggelapan, Modus Operandi, Investasi.