PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PERIKANAN YANG MELAKUKAN PENANGAPAN IKAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK (DYNAMITE FISHING) DI PERAIRAN SIMEULUE ACEH

Abstract

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PERIKANAN YANG MELAKUKAN PENANGAPAN IKAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK (DYNAMITE FISHING) DI PERAIRAN SIMEULUE ACEH Syarifudin, Sy* Dr. Danialsyah, S.H.,M.H** Dr. Mukidi, SE., SH., M.H*** ABSTRAK Tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan yang terjadi di perairan Indonesia khususnya perairan Simeulue telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggunaan bahan peledak oleh pelaku usaha perikanan di perairan Simeulue Aceh, Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku usaha perikanan yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (dynamite fishing), Bagaimana hambatan dan upaya penanggulangan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (dynamite fishing) di perairan Simeulue Aceh. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dan didukung dengan data yuridis empiris yaitu melakukan wawancara dengan Kasat Kepolisian Air dan Udara (Pol Airud) Polres Simeulue. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggunaan bahan peledak oleh pelau usaha perikanan di perairan Simeulue Aceh adalah disebabkan faktor ekonomi, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang dampak dipegunakan bahan peledak dalam penangkapan ikan, Pertanggungjawaban pidana pelaku usaha perikanan yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (dynamite fishing) adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan di dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah. Hambatan penanggulangan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (dynamite fishing) di perairan Simeulue Aceh adalah adanya keterbatasan informasi yang didapat, tim patroli yang berada di lapangan mendapatkan informasi tidak langsung dapat menangkap pelaku penggunaan bahan peledak. Upaya pencegahan tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan adalah upaya pre emtif, upaya preventif serta upaya represif. Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pelaku Usaha, Penangkapan Ikan. *Mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. **Dosen Pembimbing I Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara **Dosen Pembimbing II Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara