EKSISTENSI PERAN LEMBAGA MAJELIS ADAT ACEH DALAM PENERAPAN KEARIFAN LOKAL UNTUK PENYELESAIAN RESTORATIF JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA (STUDY PENELITIAN QANUN NOMOR 9 TAHUN 2008)

Abstract

ABSTRAK EKSISTENSI PERAN LEMBAGA MAJELIS ADAT ACEH DALAM PENERAPAN KEARIFAN LOKAL UNTUK PENYELESAIAN RESTORATIF JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA (STUDY PENELITIAN QANUN NOMOR 9 TAHUN 2008) Syaiful Bahri* Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekayaan budaya dan kearifan lokal yang sangat kuat. Salah satu lembaga adat yang berperan penting dalam masyarakat Aceh adalah Majelis Adat Aceh. Lembaga ini memiliki tugas dan wewenang dalam melestarikan dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal, termasuk dalam penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative justice. Namun, dalam praktiknya, peran Majelis Adat Aceh dalam penerapan kearifan lokal untuk penyelesaian restorative justice terhadap tindak pidana masih lemah dan belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dari lembaga Majelis Adat Aceh (MAA) dalam penerapan kearifan lokal untuk penyelesaian restoratif justice terhadap tindak yang diatur dalam qanun nomor 9 tahun 2008, kelemahan dari lembaga Majelis Adat Aceh (MAA) dalam penerapan kearifan lokal untuk penyelesaian restoratif justice terhadap tindak pidana, serta cara mengatasi kelemahan dari lembaga Majelis Adat Aceh (MAA) dalam penerapan kearifan lokal untuk penyelesaian restoratif justice terhadap tindak yang diatur dalam qanun nomor 9 tahun 2008. Penelitian ini, menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Pendekatan deskriptif adalah pendekatan yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan, dan lain-lain, dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Majelis Adat Aceh berperan penting dalam menerapkan kearifan lokal untuk penyelesaian restoratif justice terhadap tindak pidana sebagai mediator dan penjaga nilai-nilai tradisional Aceh. Namun, terdapat kelemahan seperti keterbatasan perlindungan HAM, kurangnya kesetaraan gender, minimnya keterlibatan masyarakat, keterbatasan kapasitas, dan kurangnya standar yang jelas. Untuk mengatasinya, diperlukan pelibatan pemangku kepentingan lokal, pelatihan bagi anggota majelis, serta transparansi dan akuntabilitas dalam proses restoratif justice. Kata Kunci: Majelis Adat Aceh, Restoratif Justice, Kearifan Lokal *Mahasiswa Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara