ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ACEH)

Abstract

ABSTRAK Mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera, perlu terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya dan tindak pidana korupsi pada khususnya. Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam juga tidak luput dari kasus-kasus korupsi yang merupakan wilayah hukum Polda Aceh Penulis merasa tertarik melakukan penelitian untuk mengkaji dan membahas secara menyeluruh masalah Tindak Pidana Korupsi, dengan permasalahan, Bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001,Bagaimana Kebijakan Polri dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh, Apa hambatan Polri dalam penanggulangan korupsi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh? Oleh karena fokus dan tujuan dari penelitian ini lebih berorientasi kepada upaya untuk memahami dan menjelaskan efektivitas Kebijakan Polri dalam penanggulangan tindak pidana Korupsi (Studi kasus wilayah hukum Polda Aceh), maka “penelitian kualitatif” yang akan menjadi landasan studi ini, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polda Aceh melalui politik kriminal (criminal policy) baik melalui upaya penal yang bersifat menanggulangi setelah terjadinya kejahatan (represif), upaya non penal yang bersifat mencegah terjadinya kejahatan (preventif), ataupun gabungan keduanya. Politik kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (Social Defense) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (Social Welfare) dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Polda Aceh,