ANALISIS SANKSI TERHADAP NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDAPEMBAYARANDALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 17/DSN-MUI/IX/2000 (Studi Kasus PT BPRS Al Washliyah Gunung Krakatau Medan)

Abstract

ABSTRAK ANALISIS SANKSI TERHADAP NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 17/DSN-MUI/IX/2000 (Studi Kasus PT BPRS Al Washliyah Gunung Krakatau Medan) MAWADDAH SYARIFAH PT BPRS Al Washliyah Medan merupakan salah satu lembaga keuangan yang bergerak dibidang pemberian pembiayaan mikro. Pembiayaan bermasalah sering terjadi di setiap Lembaga Keuangan termasuk juga pada PT BPRS Al Washliyah Medan dikarenakan tidak sedikit peminjam yang tidak menepati janjinya untuk membayar tepat waktu. Akibatnya bank mengalami kerugian, hal ini membuat pengelola perbankan Syariah merasakan pentingnya pengenaan sanksi akibat kerugian yang timbul atas kelalaian nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan kriteria nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran di PT BPRS Al Washliyah, kedudukan sanksi pada fatwa DSN-MUI terhadap sistem hukum di Indonesia, dan penerapan Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran Angsuran Pada Pembiayaan di PT BPRS Al Washliyah Gunung Krakatau Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, dimana dalam memperoleh data penulis melakukan studi pustaka berupa peraturan perundang-undangan dan studi empiris dengan melakukan wawancara dan penelitian langsung di PT BPRS Al Washliyah. Hasil penelitian dari tesis ini antara lain: Kriteria nasabah mampu yang menunda nunda pembayaran di PT BPRS Al Washliyah Gunung Krakatau Medan dilihat dari kondisi perputaran keuangan nasabah, dan juga prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition). Kedudukan sanksi pada fatwa DSN-MUI terhadap sistem hukum di Indonesia jika mengacu pada ketentuan umum Peraturan Bank Indonesia No.11/15/PBI/2009 dan pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang berbunyi “Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia”, maka fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, telah berlaku sebagai hukum positif dan mengikat bagi lembaga keuangan syariah/ perbankan syariah. Penerapan fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran angsuran pada pembiayaan di PT BPRS Al Washliyah dalam beberapa poin telah diterapkan. Kata Kunci : Analisis, Sanksi, Fatwa, DSN-MUI, Nasabah, Angsuran.